Terkait Kisruh TOW, Gubernur Jatim Dukung Class Action

 Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyatakan mendukung jika masyarakat melakukan class action, atas masalah pemindahan trayek bus jalur pantura dari Terminal Bungurasih ke Terminal Tambakoso Wilangon (TOW). Persetujuan gubernur itu karena melihat masyarakat...

Solusi Kisruh Terminal TOW

foto - detikcom Sejak pemerintah Kota Surabaya menetapkan kebijakan memindah bus Antar Kota Antar Propvinsi (AKAP) trayek Pantura yang trayek Lamongan, Tuban, Semarang dan AKAP trayek Malang yang selama ini terpusat di Terminal Bungurasi ke Terminal Osowilangun...

YLPK Jatim PTUN-kan Walikota Surabaya

SURABAYA- Kebijakan Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang memindahkan bus jalur Pantura dari Terminal Bungurasih ke Terminal Osowilangun (TOW), menuai gugatan dari kalangan masyarakat selaku konsumen. Pemindahan itu dinilai merugikan publik.

YLPK Ajukan PTUN Kebijakan Pemindahan Trayek Bungurasih ke TOW

Surabaya – Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur menilai pemindahan trayek bus jalur pantura dari Terminal Purabaya Bungurasih ke Terminal Tambakoso Wilangon (TOW) adalah kebijakan yang tidak cerdas.

Nasionalisme dalam Berkonsumsi

Suatu kisah, menjelang 17 Agustus 2011, seorang teman saya membeli bendera merah putih di supermarket di salah satu plaza di Kota Surabaya untuk merayakan hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-66. “Malulah cak sama tetangga kalau saya masih mengibarkan...

Memulai Nasionalisme Konsumen Dari Makan Ikan

Untuk membangkitkan nasionalisme konsumen kita bisa memulainya dari memakan ikan. Lho kok bisa? Ya karena ikan sangat berlimpah di bumi pertiwi ini.

Eksekusi Fidusia Perlu Penyesuaian

Tidak ada batas waktu tindak lanjut permintaan pengamanan Pelaku industri pembiayaan berharap adanya tindak lanjut terhadap peraturan Kepolisian mengenai pengamanan eksekusi jaminan fidusia agar lebih sesuai dengan praktik di lapangan.

YLPK Jatim: Evaluasi dan Kaji Ulang Tata Laksana Aturan Distribusi Tenaga Listrik!

Bahwa Aturan Distribusi Tenaga listrik merupakan dokumen yang bersifat dinamis sehingga selalu dimutakhirkan oleh Komite Manajemen Aturan Distribusi seiring dengan perkembangan kondisi sistem distribusi dan struktur usaha perubahan kompleksitasitas sistem...

YLPK: PLN abaikan aspek sosial

Diberlakukannya tawaran B to B (Bussiness to Bussiness) PT PLN (Persero) untuk instalasi sambungan baru, dianggap oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLKP) Jawa Timur tidak patut dilakukan.

Lemah Pengawasan, Operator Angkutan Laut dan Pemerintah Harus Bertanggungjawab

YLPKJATIM – Lemahnya pengawasan terhadap kelayakan kapasitas angkutan laut menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian akibat kecelakaan angkutan laut. Pemerintah dan operator angkutan menjadi pihak yang paling bertanggungjawab dalam kasus...