<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur</title>
	<link>http://ylpkjatim.com</link>
	<description>Melangkah Bersama Untuk Semua</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 14:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Terkait Kisruh TOW, Gubernur Jatim Dukung Class Action</title>
		<description><![CDATA[ Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyatakan mendukung jika masyarakat melakukan class action, atas masalah pemindahan trayek bus jalur pantura dari Terminal Bungurasih ke Terminal Tambakoso Wilangon (TOW). Persetujuan gubernur itu karena melihat masyarakat yang rugi atas pemindahan bus tersebut. &#8220;Hari ini (kemarin, red) Pak Wahid (Wahid Wahyudi, Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Jatim, red) saya [...]]]></description>
		<link>http://ylpkjatim.com/terkait-kisruh-tow-gubernur-jatim-dukung-class-action/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Solusi Kisruh Terminal TOW</title>
		<description><![CDATA[Sejak pemerintah Kota Surabaya menetapkan kebijakan memindah bus Antar Kota Antar Propvinsi (AKAP) trayek Pantura yang trayek Lamongan, Tuban, Semarang dan AKAP trayek Malang yang selama ini terpusat di Terminal Bungurasi ke Terminal Osowilangun (TOW) maka selama delapan hari sejak tanggal 1 Mei sampai dengan 8 Mei 2012 para konsumen pengguna jasa bus AKAP terebut [...]]]></description>
		<link>http://ylpkjatim.com/solusi-kisruh-terminal-tow/</link>
			</item>
	<item>
		<title>YLPK Jatim PTUN-kan Walikota Surabaya</title>
		<description><![CDATA[SURABAYA- Kebijakan Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang memindahkan bus jalur Pantura dari Terminal Bungurasih ke Terminal Osowilangun (TOW), menuai gugatan dari kalangan masyarakat selaku konsumen. Pemindahan itu dinilai merugikan publik. Sementara konflik terminal bus di Surabaya Utara semakin pelik. Delapan hari sudah TOW lumpuh, karena semua bus jurusan Surabaya-Tuban-Semarang maupun Surabaya-Bojonegoro, mogok total. Bahkan, para [...]]]></description>
		<link>http://ylpkjatim.com/ylpk-jatim-ptun-kan-walikota-surabaya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>YLPK Ajukan PTUN Kebijakan Pemindahan Trayek Bungurasih ke TOW</title>
		<description><![CDATA[Surabaya &#8211; Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur menilai pemindahan trayek bus jalur pantura dari Terminal Purabaya Bungurasih ke Terminal Tambakoso Wilangon (TOW) adalah kebijakan yang tidak cerdas. Pihaknya akan mengajukan gugatan PTUN ke Pengadilan Negeri Surabaya dan meminta pemindahan trayek itu dibatalkan. &#8220;Itu bukan keputusan tapi kesepakatan. Kesepakatan yang konyol yang tidak cerdas. [...]]]></description>
		<link>http://ylpkjatim.com/ylpk-ajukan-ptun-kebijakan-pemindahan-trayek-bungurasih-ke-tow/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Konsumen Mesti Diselamatkan dari Kinerja Buruk Transportasi</title>
		<description><![CDATA[Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyatakan, para konsumen mesti diselamatkan dari kinerja buruk di bidang transportasi terutama setelah meningkatnya tingkat kecelakaan darat yang terjadi di Indonesia. Siaran pers BPKN yang diterima di Jakarta, Selasa, menyatakan, sepanjang kurun waktu 1,5 bulan terakhir ini, kecelakaan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat dengan tidak kurang dari 100 diantaranya [...]]]></description>
		<link>http://ylpkjatim.com/konsumen-mesti-diselamatkan-dari-kinerja-buruk-transportasi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dahlan Iskan,  Dosa di Mata DPR, Pahala di Mata Konsumen</title>
		<description><![CDATA[            Dahlan Iskan ingin menjadikan BUMN benar-benar menjadi perpanjangan tangan negara dalam membangun kesejahteraan rakyat. Memang itulah tujuan utama BUMN sehingga sektor-sektor strategis dalam pembangunan nasional dipercayakan kepada BUMN, bukan pada swasta. Idealnya BUMN selalu hadir di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, namun dalam kenyataannya justru sebaliknya. BUMN memperkeruh kesulitan rakyat dan membebani ekonomi [...]]]></description>
		<link>http://ylpkjatim.com/dahlan-iskan-dosa-di-mata-dpr-pahala-di-mata-konsumen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>YLKI: Pemerintah Takut Larang Pemilik Mobil Mewah</title>
		<description><![CDATA[Ketua Harian YLKI, Sudaryatmo mempertanyakan sikap pemerintah yang hanya mampu mengeluarkan himbauan agar pemilik mobil mewah tak menggunakan BBM bersubsidi. Menurutnya, kalau pemerintah sebagai regulator hanya memberikan imbauan, itu tak ubahnya dengan YLKI atau lembaga lainnya yang tak memiliki wewenang seperti pemerintah. ”Kalau YLKI mengimbau itu wajar. Kalau pemerintah kan regulator yang mengeluarkan regulasi. Kenapa [...]]]></description>
		<link>http://ylpkjatim.com/ylki-pemerintah-takut-larang-pemilik-mobil-mewah/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kenaikan Harga BBM: Surga Buat Produsen, Neraka Bagi Konsumen</title>
		<description><![CDATA[Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik berharap DPR segera mensahkan usulan APBN Perubahan 2012 yang diantaranya rencana kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per-liter. Maka naik tidaknya harga BBM tanggal 1 April 2012 tergantung persetujuan DPR RI. Hal itu dikatakan Menteri ESDM Wacik di kantor Presiden, Senin (5/3/2012). Kepada wartawan ia juga [...]]]></description>
		<link>http://ylpkjatim.com/kenaikan-harga-bbm-surga-buat-produsen-neraka-bagi-konsumen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>YLPK Jatim Dukung Pemerintah Atur Uang Muka Kredit Motor</title>
		<description><![CDATA[YLPK Jatim mendukung Pemerintah ikut mengatur uang muka kredit motor bagi konsumen. Akibat selama ini tidak diatur oleh Pemerintah tentang besaran uang muka kredit motor maka pemberian kredit motor diberikan oleh lembaga pembiayaan lebih banyak tidak berdasarkan pada kemampuan dan kesediaan membayar konsumen sehingga banyak kredit motor macet dan maraknya debt collector yang melanggar aturan [...]]]></description>
		<link>http://ylpkjatim.com/ylpk-jatim-dukung-pemerintah-atur-uang-muka-kredit-motor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Penanganan Sedot Pulsa Industri Content Provider Jangan Diskriminatif Pada Operator Tertentu Saja</title>
		<description><![CDATA[YLPK Jatim berharap penanganan sedot pulsa oleh Kepolisian jangan sampai pada industri Content Provider yang bekerja sama dengan operator tertentu saja, tapi Kepolisian perlu mengembangkan lebih melebar dengan melacak keterkaitan kerja samanya dengan operator-operator lainnya. Pengalaman buruk ini tidak hanya menimpa pelaku usaha Content Provider tapi juga telah menjadi pengalaman buruk bagi masyarakat konsumen telekomunikasi [...]]]></description>
		<link>http://ylpkjatim.com/penanganan-sedot-pulsa-industri-content-provider-jangan-diskriminatif-pada-operator-tertentu-saja/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

