Cuplikan berita antarajatim.com :

Operator Telekomunikasi Seharusnya Beri Peringatan Dini Bencana
Surabaya – Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur mengatakan operator telekomunikasi seharusnya memberi peringatan dini akan datangnya bencana alam di Indonesia.

Ketua YLPK Jatim M. Said Sutomo, di Surabaya, Senin, mengatakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UUT) Pasal 20 telah menegaskan bahwa setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman dan penyaluran.

detilnya bisa klik halaman ini

http://www.antarajatim.com/lihat/berita/18238/Operator-Telekomunikasi-Seharusnya-Beri-Peringatan-Dini-Bencana

————————————————————————————–
Cuplikan berita Inilah.com
Operator Lupakan Peringatan Bencana

INILAH.COM, Surabaya- Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur menyatakan seharusnya operator telekomunikasi memberi peringatan dini akan datangnya bencana alam di Indonesia.

Ketua YLPK Jatim M Said Sutomo, di Surabaya, Senin (5/10) mengatakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (UUT) Pasal 20 telah menegaskan bahwa setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman dan penyaluran.

Selain juga harus penyampaikan informasi penting menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan atau wabah penyakit.

“Namun sampai sekarang, belum ada satupun kreativitas jasa informasi publik berupa peringatan dini tentang bencana alam dari operator telekomunikasi manapun,” katanya.

Selengkapnya klik di sini http://inilah.com/berita/teknologi/2009/10/05/163985/operator-lupakan-peringatan-bencana/

Cuplikan Berita Jatim

YLPK Kritik Layanan Operator Seluler

Surabaya (beritajatim.com) – Tantangan berat bagi pebisnis telekomunikasi dan content provider–nya sehubungan dengan bencana alam yang mendera negeri kita secara beruntun akhir-akhir ini. Bahkan, ancaman serupa berikutnya akan terus menghantui kehidupan bangsa Indonesia.

Klik untuk berita selengkapnya
http://www.beritajatim.com/detailnews.php/1/Ekonomi/2009-10-06/46417/YLPK_Kritik_Layanan_Operator_Seluler

Cuplikan berita Harian Suara Karya

PERINGATAN DINI GEMPA
BRTI dan Operator
Diminta Berperan Aktif

Rabu, 7 Oktober 2009

detailberita klik disni : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=237071

Kewajiban Pelaku Usaha
- Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
- Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barangdan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,

Hak Konsumen
- Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur,
- Hak untuk memilih barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan   yang dijanjikan,
- Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

Kewajiban Konsumen
- Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa, demi keamanan dan keselamatan.

2. Proses Pelayanan/Transaksi/Penjualan

Kewajiban Pelaku Usaha
- Memperlakukan konsumen atau melayani konsumen  secara benar dan jujur serta tidak   diskriminatif,
- Menjamin mutu barang dan/ata jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan    ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku,
- Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang    dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat   dan/atau yang diperdagangkan.

Hak Konsumen
-  Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau    jasa,
- Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,
- Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

Kewajiban Konsumen

- Beritikad  baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/jasa,
- Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

3. Purna Pelayanan/Transaksi/Jual

Kewajiban Pelaku Usaha

- Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,    pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila  barang dan/atau jasa yang   diterima atau diamanfaatkan tidak esuai dengan perjanjian.

Hak Konsumen

- Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesian sengketa    perlindungan konsumen secara patut,
- Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang   dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
-  Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Konsumen

- Mengikuti upaya penyelesian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut (Badan   Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK yang sudah ada di Jatim: Surabaya, Malang dan   Kediri atau melalui Pengadilan Negeri setempat)

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur

Contohnya pelayanan publik di Pemprov Jatim, menurut Soekarwo, Sekda Provinsi Jatim, sebanyak 251 unit pelayanan publik yang belum baik, dan sebanyak 121 unit pelayanan publik dinilai sudah cukup baik. Ini baru di Jatim yang telah dijadikan contoh pelayanan publik secara nasional.

Bisa dibayangkan, bagaimana kualitas pelayanan publik di derah lainnya di luar Jatim. Publik tidak hanya butuh transparansi tentang biaya, syarat dan waktunya saja tapi butuh konsistensi implementasinya. Pelayanan publik di instansi pemerintah dan lembaga lainnya meski telah memenuhi unsur transparansi tentang biaya, syarat dan waktu penyelesaiannya tapi dalam tataran operasionalnya sarat distorsi..

Kerangka Acuan
Pelayanan publik yang tertumpu pada instansi pemerintah merupakan pelayanan yang monopolistik. Sehingga publik tidak punya pilihan lain. Meneg PAN pada tanggal 10 Juli 2003 mengeluarkan Keputusan No. 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Salah satu hal yang menarik dalam surat keputusan itu adalah ketentuan tentang azas pelayanan publik.

Menurut Keputusan Meneg itu, tiga dari enam azas pokok penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah: (1) transparansi, sebuah unit pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti; (2) akuntabilitas, setiap proses dan hasil sebuah pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik; (3) partisipatif, bekerjanya sebuah pelayanan publik hanya bisa maksimal bila ada ruang partisipasi publik.

Pada tataran operasional, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan melalui tiga cara (CAKAP: 2001). (1) Pembentukan opini publik berupa pendapat, penilaian atau evaluasi terhadapa pelayanan publik. (2) Melakukan pengawasan (public control) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. (3) Menyampaikan dan menyelesaikan keluhan (public complaint) terhadap jasa pelayanan publik yang dirasa kurang dan tidak memuaskan.

Selain azas, Keputusan Meneg PAN itu juga mengatur standar pelayanan publik. Ditegaskan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses publik. Standar pelayanan publik adalah sebagai bentuk jaminan/garansi penyedia jasa pelayanan publik sehingga ada kepastian bagi penerima layanan. Standar pelayanan publik juga merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati pemberi dan atau penerima pelayanan.

Maka hal-hal yang perlu dibuat standardisasi dalam pelayanan publik minimal meliputi: (1) prosedur pelayanan; (2) waktu penyelesaian pelayanan; (3) biaya pelayanan; (4) produk/hasil pelayanan; (5) sarana dan prasarana penunjang dalam pemberian pelayanan; (6) kompetensi petugas pemberi pelayanan.  Sehingga tidak ada lagi jargon birokrasi: “kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah,” dan “jika bisa diperas mengapa tidak?”  yang merugikan publik.

Rekonstruksi Kebijakan Publik
Baik-buruknya pelayanan publik sangat tergantung pada konstrtuksi kebijakan publik yang mendasarinya. Kita tahu bahwa sebagian besar dasar pelayanan publik saat ini adalah hasil konstruksi kebijakan publik warisan pemerintahan yang lalu. Kontruksinya sarat dengan kepentingan birokrasi dan politik Orde Baru, kecuali UUD 1945 yang telah diamandemen.

Konstruksi kebijakan publik Orde Baru (UU, Perpu, PP, Perda Prov/Kota/Kabupaten sampai pada Peraturan Pelaksanaannya) dalam melihat masalah publik dengan kaca mata yang salah. Akibatnya, hasil penyelesaian masalahnya melahirkan penyelesaian masalah yang salah pula. Maka konstruksi kebijakan publik yang sampai saat ini belum tersentuh oleh semangat reformasi sangat mendesak untuk direkonstruksi berdasarkan pada kepentingan publik untuk melahirkan wajah pelayanan publik yang ideal.

Kebijakan publik menafasi pelayanan publik. Karena kebijakan publik mengandung nilai, kebutuhan, dan kesempatan yang belum terpenuhi, tapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui pelayanan publik.

Karena pembuatan kebijakan publik merupakan proses politik, maka dalam proses Pilkada pilihan langsung oleh rakyat di beberapa daerah, termasuk Surabaya, dimulai Juni 2005 ini, seyogyanya kita memilih pemimpin yang menjadikan harapan publik sebagai harapan dirinya juga. Bukan sebaliknya, memilih pemimpin yang menempatkan harapan publik sebagai bukan bagian harapan dirinya. Lantas siapakah yang tahu harapan-harapan pemimpin dan calon pemimpin kita itu? Wallahu’alamu bisshowab.

Surabaya, 26 Mei 2005.

M.Said Sutomo
Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur