Sungguh tidak nyaman menjadi konsumen di negeri ini. Bukan saja sulit menggapai kesejahteraan hidup, tetapi, bahkan kualitas hidup warga negeri ini justru digerogoti oleh negara. Sebuah institusi yang seharusnya mengejawantahkan welfare state bagi warga negaranya.
Baca Selanjutnya…
Jakarta – Ancaman Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengurangi izin rute sampai mencabut rute penerbangan bagi maskapai yang belum melaporkan jenis layanan sesuai aturan tarif batas atas yang baru, terbukti ampuh.
Baca Selanjutnya…
Kritik mendasar terhadap manajemen transportasi umum di Surabaya muncul dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur. Dalam lokakarya tentang transportasi umum di Hotel Sheraton kemarin (4/5), Ketua YLPK Jatim Said Sutomo menyatakan bahwa tingkat kepuasan konsumen Surabaya sangat rendah.
Baca Selanjutnya…
SURABAYA – Bohong besar kalau PT Angkasa Pura (AP) I, pengelola Bandara Juanda, menyatakan tidak ada keluhan terhadap pelayanan taksi di bandara internasional itu. Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim ternyata mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan taksi di Bandara Juanda.
Baca Selanjutnya…
Jakarta – Berbahagialah masyarakat yang selama ini mengeluhkan monopoli dan pelayanan taksi di Bandara Juanda. Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa pengelolaan taksi di bandara tersebut melanggar aturan dan harus dirombak.
Baca Selanjutnya…
Masyarakat Jatim yang biasanya beraktivitas menggunakan angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), siap-siap merogoh kocek lebih dalam. Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim membahas kenaikan tarif bus AKDP pada akhir Januari. Ini merupakan bagian evaluasi tarif yang rutin dilakukan setiap tahun sekali.
Baca Selanjutnya…
Rencana kenaikan tarif maskapai yang dibebankan pada konsumen direspons negatif oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK). Pasalnya masih banyak persoalan yang harus diperbaiki perusahaan jasa penerbangan.
Baca Selanjutnya…
Pemerintah menegaskan tidak akan menghapus tarif batas atas pesawat kelas ekonomi yang akan dituangkan dalam revisi KM 9/2002 agar konsumen tetap terlindungi.
Baca Selanjutnya…
Enam dari 12 maskapai telah menjalani pemeriksaan pendahuluan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pemeriksaan itu untuk menguji bukti awal dugaan kesepakatan dari maskapai-maskapai dalam mempertahankan biaya tambahan bahan bakar. Kesepakatan itu menyebabkan harga tiket naik.
Baca Selanjutnya…
Departemen Perhubungan (Dephub) memperkirakan tarif penerbangan baru yang memasukkan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) ke dalam komponen tarif akan selesai November mendatang. Saat ini, Inaca (Indonesia National Air Carrier Association) masih menggodok usulan tarif dari maskapai.
Baca Selanjutnya…
