Head Regional Office Jatim Plus PT Astra International Tbk-Astra World, Victoria Surjani Hadi menjelaskan, hal tersebut memang terdengar aneh. Padahal, saat ini layanan purna jual dianggap sebagai jaminan mutu dari sebuah merek kendaraan,

Surjani menyebut, dari 64.000-an kendaraan yang dijual Grup Astra dan yang beredar di Jatim, hanya 20 persen yang pernah memanfaatkan layanan purna jualnya. “Penyebab lain juga karena masih rendahnya akses pengguna kendaraan terhadap layanan purna jual. Bahkan, banyak dari konsumen yang masih belum punya kesadaran di bidang otomotif,” katanya.

Dia menjelaskan, ketika mobil atau kendaraan seseorang mogok, baru bingung mencari buku panduan atau call centre. Padahal, layanan purna jual kendaraan di Indonesia secara umum sudah cukup bagus dan modern. Fenomena ini, tambah dia, cukup menjadi tolok ukur tingkat kesadaran masyarakat secara nasional terhadap kegiatan berkendara. “Apalagi, Jatim Plus sejak dulu menjadi pasar terbesar kedua setelah Jakarta. Jadi cukup juga mewakili terhadap pasar nasional,” tuturnya.

Astra World sendiri telah menyiapkan 8 layanan yang dapat diketahui oleh semua konsumen Grup Astra dalam situsnya. Yakni ERA (Emergency Roadside Assistance) yang menyediakan mobil derek dengan layanan 24 jam, serta SHOW (Service History on Web). “Dengan SHOW, semua costumer bisa tahu riwayat servis mobil dan apa saja yang telah diganti. Ini berlaku jika konsumen Grup Astra menyerviskan di bengkel-bengkel resmi Grup Astra,” katanya.

Dia menambahkan dengan konsep ini, pihaknya berharap konsumen tidak membeli kendaraan di luar Grup Astra. Saat ini, Astra menjual lima merek mobil di Indonesia yakni, Toyota, Daihatsu, Isuzu, Peugeot, BMW. Mengenai penjualan di Jatim, Victoria menyebut Toyota adalah penyumbang tertinggi dalam grup. “Kontribusinya mencapai 65 persen dari total penjualan Grup Astra,” tuturnya. (jawapos)

(YLKI) mencatat 428 pengaduan. Enam komoditas teratas yakni

perbankan (69), listrik (54), perumahan (49), transportasi (39),

air (38), dan telekomunikasi (33).

“Pengaduan perbankan menempati urutan teratas sebesar 16,12

persen didominasi masalah kartu kredit,” kata Sudaryatmo,

pengurus harian YLKI, tentang catatan akhir tahun dan teropong

2009 di kantor YLKI Jakarta, Jumat (9/1).

Selain itu, Sudaryatmo mengungkapkan, implementasi terhadap

regulasi dan kebijakan yang berfungsi untuk melindungi dan

menjamin hak-hak konsumen justru mengalami kedodoran selama 2008.

Minimnya pasokan ketenaga-listrikan, air, dan energi,

mengindikasikan pemerintah gagal memasok produk mendasar yang

dibutuhkan masyarakat.

Sebagai contoh, pengadaan air minum melalui PDAM, di wilayah

Jakarta tercatat 56 persen penduduk yang baru mendapatkan akses

air bersih. Parahnya, 13 persen tidak memperoleh air sama sekali.

“Padahal, 90 persen warga telah mendapat akses pipa. Itu belum

terkait debit dan kualitas air,” katanya.

Terkait persoalan energi, Sudaryatmo mengkritik kebijakan

pemerintah, khususnya Pertamina yang dinilai gagal memberikan

jaminan ketersediaan energi dan BBM.

Menurutnya, janji pemerintah dan Pertamina soal konversi minyak

tanah ke elpiji tidak dibarengi distribusi dengan baik.

Akibatnya, elpiji dan minyak tanah cenderung lenyap dari pasar.

Menyangkut BBM. meski harganya diturunkan tetapi tidak diimbangi

penurunan tarif angkutan massal.

Perusahaan transportasi enggan menurunkan tarif berimbang karena

keberatan pada biaya operasional, seperti onderdil. “Kalau begini

apa guna penurunan BBM bagi masyarakat kecil yang setiap hari

bergantung pada bus kota,” kata Sudaryatmo.

Untuk itu adanya UU Pelayanan Publik menjadi kebutuhan yang tidak

bisa ditawar, sekaligus menjawab kebuntuan. “Berbasis UU ini,

warga negara sebagai konsumen mendapat kepastian layanan

birokrasi. Hak-hak warga dalam mendapatkan layanan umum harus

dideklarasikan secara tegas,” tuturnya.
Sumber : Surya